AdvertorialDaerah

Tingkatkan Kerjasama Kependudukan, Dukcapil Jalin Kerjasama 5 OPD

Mediakeraton.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kabupaten Banggai Laut tak henti berimprovisasi.

Selain terus mengupdate data penduduk, dinas pimpinan Sunarto Sululing itu juga menjajal kerjasama kemitraan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kerjasama ini menjadi penting mengingat adanya kebutuhan pengadministrasian khususnya yang berhubungan dengan data penduduk.

Kepala bidang PIAK Dukcapil, Tri Subegti Fatchul Muin, dalam penjelasannya menyebut inti dari kerjasama adalah untuk memudahkan OPD melakukan verifikasi dan validasi.

“Contohnya seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi misalnya mau cek penduduk transmigran atau dinas Dikpora yang ingin mengecek peserta didik baru bisa langsung buka data dan langsung akses tanpa perlu hubungi lagi Dukcapil,” ujarnya.

Baca Juga : Dukcapil Balut Jadi Narasumber Diskusi Pemuda

Karenanya, untuk menjawab kebutuhan tersebut maka setelah melalui pendekatan dan pematangan intensif, Dukcapil Balut berhasil menginisiasi Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan bersama 5 OPD strategis.

NASKAH PKS. Kadis Dukcapil, Sunarto Sululing saat serahkan serahkan salinan naskah perjanjian kerjasama (PKS) ke kepala dinas Dikpora Balut sebagai salah satu mitra OPD disaksikan Sekda, Ruslan Tolani (Foto : dok Dukcapil Balut)

Bertempat di ruang kerja Sekda Balut, pada Rabu (6/11) sekira pukul 14.00 waktu setempat, kepala dinas Dukcapil, Sunarto Sululing menandatangani naskah Perjanjian Kerjasama tersebut dengan 5 pimpinan OPD yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan/KB dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BK-SDM).

Penandatanganan disaksikan langsung Sekda Banggai Laut, Drs. Ruslan Tolani.

Sunarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKS merupakan suatu syarat pemberian Hak Akses data kependudukan untuk memberikan kemudahan pemanfaatan data kependudukan terutama terkait verifikasi dan validasi data sesuai keperluan perangkat daerah.

Adapun tujuan giat tersebut kata dia, adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan serta pemantauan kinerja lembaga secara lebih akurat dan terukur. (Sbt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *