Iklan

Kepala bidang Pelayanan dan Pendapatan Daerah, Hafsah L. Nadjil, SE saat diwawancarai Rabu (11/10) mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan pemerintah pusat dan Daerah sebagai revisi atas UU nomor 28 tahun 2009.