BeritaDaerah

Setujui APBD-P, Pemda Diminta Fokus Bayar Hutang dan Pengentasan Kemiskinan

Mediakeraton – DPRD kabupaten Banggai Laut meminta pihak eksekutif memberi perhatian khusus terkait penyelesaian hutang daerah dan pengentasan kemiskinan.

Penekanan tersebut tertuang dalam pandangan fraksi Berkarya Sejahtera dalam sidang paripurna pembahasan Raperda APBD Perubahan tahun 2024, Rabu (25/9).

Melalui juru Bicaranya Desra, S. ST, fraksi yang terdiri dari fungsionaris partai Golkar dan PKS itu berpandangan bahwa hutang telah membebani keuangan daerah dari tahun ke tahun dan berharap bisa terselesaikan secepatnya.

“Terhadap rancangan perda APBD-P 2024, fraksi Berkarya Sejahtera berpandangan bahwa upaya pembayaran Hutang Daerah bisa terealisasi dan diselesaikan secepatnya dalam APBD Perubahan karena telah jadi issue pada masyarakat bahwa hutang daerah telah membebani keuangan daerah dari tahun ke tahun,” ungkap Desra.

Selain itu, fraksi Berkarya Sejahtera berharap dengan berjalannya APBD Perubahan juga dapt memberi dampak positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dengan memberi penekanan pada dua point tersebut, Fraksi Berkarya Sejahtera menerima dan menyetujui rancangan APBD-P 2024 untuk dibahas pada tingkat Pansus.

Sementara itu, Fraksi Gerbang Nur yang merupakan gabungan partai Gerindra, PKB dan Hanura dalam pandangan yang dibacakan Abdul Azis Mukhtar mengatakan sebagai bentuk managemen keuangan daerah, maka APBD Perubahan menjadi salah satu parameter kinerja pemerintah.

Oleh karena itu, aleg partai Hanura dari daerah pemilihan Balut I ini meminta setiap belanja pemerintah dalam upaya pengalokasian sumber daya keuangan maka secara optimal harus berpihak pada kepentingan publik dan dapat dipertanggung jawabkan.

“APBD-P harus mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Banggai Laut. Karenanya, fraksi kami mengharapkan pemerintah dalam penyusunannya memegang teguh prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan tepat sasaran dengan senantiasa memperhatikan koreksi dan saran dalam rapat Pansus.

Selain itu, karena kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bernegara maka yang diinginkan adalah agar pemda lebih fokus pada penekanan angka kemiskinan dengan lebih mengoptimalkan potensi pendapatan daerah,” tegasnya. (Sbt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *